Anggota Komisi X DPR Andreas Hugo saat Rapat Kerja Komisi X DPR dengan Menteri Pemuda dan Olah Raga Ario Bimo Nandito di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (22/11/2023). Foto: Farhan/nr

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi X DPR Andreas Hugo mengingatkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah seharusnya menguatkan kerja sama demi mempersiapkan Pekan Olah Raga Nasional (PON) dan Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) 2024. Diselenggarakan dua provinsi, Aceh dan Sumatera Utara, ia menegaskan langkah antisipasi dari berbagai aspek juga harus dipersiapkan secara matang agar tidak terjadi kegagalan.

Hal tersebut diutarakan oleh dirinya saat ditemui Parlementaria di sela-sela Rapat Kerja Komisi X DPR dengan Menteri Pemuda dan Olah Raga Ario Bimo Nandito di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (22/11/2023). Selain menjadi langkah antisipasi, menurutnya, komunikasi yang intensif perlu diupayakan guna mengatasi masalah anggaran yang kini tengah dihadapi.

“(Perlu diperjelas) bagaimana daerah menyediakan bagiannya dan pusat memberikan kontribusi untuk bagiannya. Belajar dari (PON) Papua, kan target anggaran sebelumnya sekitar 2 triliun, jadi membengkak cukup tinggi hampir 7 triliunan. Oleh karena itu, saya kira perlu menjadi perhatian dan diantisipasi sejak awal,” ujar Andreas.

Diketahui, alokasi anggaran PON dan Peparnas 2024 berasal dari pembiayaan APBN dan APBD. Alokasi anggaran yang berasal dari Kemenpora dari pembiayaan APBN sebesar Rp300 miliar. Kemenpora sudah mengusulkan tambahan alokasi anggaran PON dan Peparnas 2024 sebesar Rp739,87 miliar kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Namun, alokasi tersebut tidak disetujui masuk ke dalam Pagu Alokasi Definitif 2024.

Kemenpora sudah mengusulkan tambahan alokasi anggaran PON dan Peparnas 2024 sebesar Rp739,87 miliar.

Di sisi lain, berdasarkan hasil rapat rasionalisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh bersama Tim kemendagri dan KONI Pusat pada  Rabu (18/10/2023) lalu, anggaran penyelenggaraan PON 2024 yang diestimasi mencapai Rp1,2 triliun mengalami rasionalisasi menjadi Rp800 miliar.

Menambahkan, Anggota Komisi X DPR Rano Karno juga mempertanyakan antisipasi yang dilakukan oleh Kementerian Pemuda dan Olah Raga (Kemenpora) mengenai penyelenggaraan PON dan Peparnas 2024. Pasalnya, diketahui, agenda olah raga nasional tersebut digelar berbarengan dengan Pemilu dan Pilkada 2024.

Sebab itu, dirinya meminta Kemenpora dan Pemerintah Daerah melakukan mitigasi. Hal ini penting supaya PON dan Peparnas 2024 bisa tetap berjalan sukses. “Ini harus menjadi catatan khusus bersama agar PON dan Peparnas tetap berjalan dengan semestinya walaupun ada agenda Pemilu dan Pilkada tahun depan,” tandasnya. (ts/aha)